Factors Influencing the Southeast Sulawesi Provincial Government's Infrastructure Planning and Budgeting Policies During the Covid-19 Pandemic

Nini Aryanti; Syamsunasir  Syamsunasir; Pujo Widodo

doi:10.55227/ijhess.v2i5.417

Authors

Nini Aryanti The Republic of Indonesia Defense University
Syamsunasir Syamsunasir Disaster Management Department, Faculty of National Security, Republic of Indonesia Defense University
Pujo Widodo Disaster Management Department, Faculty of National Security, Republic of Indonesia Defense University

DOI:

https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i5.417

Abstract

The Covid-19 pandemic has been declared a non-natural national disaster. The Southeast Sulawesi Provincial Government has made efforts to deal with Covid-19, namely by carrying out refocusing activities. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence the infrastructure planning and budgeting policies of the Southeast Sulawesi Provincial Government during the Covid-19 pandemic. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach in the Provincial Government of Southeast Sulawesi. The results of this study found that the factors that influenced the implementation of planning and budgeting policies during the Covid-19 pandemic in Southeast Sulawesi Province are the poor communication within the organization of the Southeast Sulawesi Provincial Government, human resources in implementing policies, and the limited budget. From this study it was concluded that good communication had not been established within the Southeast Sulawesi Provincial Government organization, there were limitations in terms of implementers in the Southeast Sulawesi Provincial Government and resources in planning and budgeting during the Covid-19 pandemic, a limited budget, so they have to make choices about priority programs and activities and have not yet created a special planning and budgeting team during the Covid-19 pandemic.

References

Ariesmawati, Y. (2019). Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah Pada Bappeda Kab Kutai Timur (Tesis Magister). Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

BPIW Kementerian PUPR. (2020). Perencanaan Infrastruktur PUPR, Didasari pada Arahan Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang - BPIW. Retrieved from https://bpiw.pu.go.id/article/detail/perencanaan-infrastruktur-pupr-didasari-pada-arahan-pengembangan-wilayah-dan-penataan-ruang, diakses 4 Agustus 2022.

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2020. Kendari.

Dzakwan, M. H. A. (2020). “Memetakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menangani COVID-19”. CSIS Commentaries, pp 1–11. Retrieved from https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSIS_Commentaries_DMRU-027_Dzakwan.pdf, diakses pada 21 September 2022.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 /2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Muhyiddin. (2020). “Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, vol. 4 (2), pp 240–252. Retrieved from https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/118, diakses pada 1 Agustus 2022.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sanjaya, N. (2020). “Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten)”. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, vol. 17 (2), pp 273–290. doi.org/10.31113/jia.v17i2.608, diakses pada 27 Agustus 2022.

Suriani, S., Keusuma, C. N. (2015). “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Jurnal Ecosains, vol. 4 (1), pp 1-18. doi.org/10.24036/ecosains.10962757.00, diakses pada 15 Agustus 2022.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2020. Kendari.

Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko (2021). Analisis Kebijakan Publik. Malang: MNC.