Legal Analysis Of The Implementation Of Criminal Sanctions For Abusing Transportation And Trade Of Subsidized Fuel Oil (Study Of Decision Number 173/PID.B/LH/2024/PN RHL) Judge On The Practice Of Pharmacy Availability

Muhammad Faisal; Risdalina Risdalina; Maya Jannah

doi:10.55227/ijhess.v4i6.1670

Authors

Muhammad Faisal Faculty of Law, Labuhan Batu University
Risdalina Risdalina Faculty of Law, Labuhan Batu University
Maya Jannah Faculty of Law, Labuhan Batu University

DOI:

https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1670

Keywords:

Legal Analysis , Enforcement, Criminal Sanctions, Misuse, Transportation , Trade, Fuel Oil, Subsidized;

Abstract

The method used in this thesis research is normative legal research, namely research on problems by looking at the sources of applicable regulations related to the title legal analysis of the implementation of criminal sanctions for abusing transportation and trade of subsidized fuel oil (study of decision number 173 / pid.b / lh / 2024 / pn rhl . The judge's decision in case Number 173 / PID.B / LH / 2024 / PN RHL which has sentenced Defendant II Hendra Saputra alias Hendra bin Jasrianto to imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) each with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 1 (one) month according to the researcher has reflected a sense of justice . The difference in punishment between the perpetrator and the person who participated in the crime is in accordance with Article 28 of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power, which states: [1]Judges are required to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that exist in society. In considering the severity of the crime, judges are required to also pay attention to the good and evil nature of the defendant. Criminal decisions are not only punishment but also the basis for re-socializing the convict so that it is hoped that he will not commit crimes again in the future so that danger to society can be avoided.

References

Buwana, I. D. G. S., Rideng, I. W., & Sukadana, I. K. (2020). Infosanksi Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 281–285.

Gustasidarthagmailcom, E. (n.d.). PENYELARASAN PERATURAN KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA. 10(1).

Hasanah, U. (2022). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Criminal Act of Abuse of Transportation and Subsidied Fuel Commercial (Bbm) (a Research in the Jurisdiction of the Takengon State Court). 6(3), 321–329.

Ijaya, Y. A., Yasarman, Y., & Anggawira, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 625–638. https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4722

Kriminologis, T., Penimbunan, T., Bakar, B., Bersubsidi, M., Solar, J., Pertalite, D., Kabupaten, D., Dio, B., Ha’e, R., Leo, R. P., & Amalo, H. (2024). ArtemisLawJournal Volume.1,Nomor.2. 2024. https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143.

Muhammad Zamroni. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamini dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Masyarakat (Studi di Kota Semarang). 3–4.

PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN / NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI. (2024). 776.

Safitri, M., & Anisa, M. (2024). Website : https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin ( Studi Putusan Nomor : 618 / Pid . B / LH / 2022 / PN . Tjk ) Indonesia merupakan negara menempatkan hukum menjadi kekuatan tertinggi pada hidup bangsa serta negara . Negara hukum berkonsepkan membawa serta kebutuhan untuk merefleksikan aspek kehidupan bangsa serta negara , intinya pada bidang hukum acara pidana . Pada konteks proses peradilan pada kaitannya menggunakan jatuhkan sanksi pidana pada hakim , jatuhkan keputusan hakim tak lepas sesuatu berhubungan , diyakini serta dibuktikan pada persidangan . Hukum pidana menjadi instrumen atau sarana penyelesaian masalah diperlukan bisa menyampaikan solusi tepat . Maka , bangunan hukum , khususnya hukum pidana , perlu lebih ditingkatkan serta diupayakan secara terarah serta terpadu , termasuk kodifikasi serta satuan bidang hukum serta susunan aturan perundang-undangan baru dibutuhkan untuk memenuhi seluruh tingkatan kejahatan serta kembangan kejahatan . Dari Barda Nawawi , Arief berkata implementasi kebijakan peradilan pidana artinya faktor pendukung tegakan hukum pidana , khususnya tanggulangan kejahatan . Kebijakan hukum pidana menjadi bagian perjuangan social politik melawan kejahatan , tindakan hukum pidana untuk mengatur rakyat terkait erat menggunakan aneka macam bentuk politik pada proses social politik berkaitan menggunakan tujuan lebih luas . Menjadi salah atau caralain pencegahan kejahatan , kebijakan hukum pidana ialah “ kebijakan kriminal ”. Strategi ataupun upaya tanggulangan kejahatan di hakikatnya ialah integral dari upaya lindungan rakyat serta menuju sejahtera sosial . 1 Hukum pidana menjadi hukum publik sangat erat kaitannya menggunakan administrasi . Keeratan korelasi antar hukum pidana menggunakan bidang hukum lain , spesifikasinya pada hukum tata usaha negara , begitu eratnya sebagai akibatnya Wirjono Prodjodikoro mencatat bahwa batasan hukum pidana pada satu pihak pakai hukum tata usaha negara pada lain pihak di rasa keadilan . 2 Pandangan lainnya merupakan koralasi hukum pidana serta hukum administrasi , khususnya hukum pidana , menyampaikan sanksi spesifik untuk pelanggaran beberapa asas hukum , termasuk pelanggaran asas hukum administrasi . Satu bidang kehidupan pula terumuskan pada perpu merupakan selenggaraan kegiatan pada bidang minyak serta gas bumi yaitu UU No . 22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi muatan pokoknya…. 65–76.

Siahaan, P., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta. Jurnal Global Ilmiah, 1(2), 122–129. https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.18

Sulaiman, H., & Nento, Z. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Journal Law And Justice, 1(1), 1–6. https://doi.org/10.59211/mjpjlj.v1i1.3

Tindak, A., Penyalahgunaan, P., & Bakar, B. (2024). Clavia clavia: journal of law. 22, 61–68.