Legal Implications of the President’s Authority to Abolish the Death Penalty During the Trial Period Based on the Indonesian Criminal Code

Yusuf Kurniawan Abadi; Setiawan Noerdajasakti; Abdul Madjid

doi:10.55227/ijhess.v5i2.1932

Authors

Yusuf Kurniawan Abadi Universitas Brawijaya
Setiawan Noerdajasakti Universitas Brawijaya
Abdul Madjid Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i2.1932

Keywords:

Legal Implication, Death penalty, Presidential Authority.

Abstract

This research analyzes the juridical implications of Article 100 paragraph (4) of the New Indonesian Criminal Code, which grants the President the authority to convert the death penalty into life imprisonment after a probationary period. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual, supported by prescriptive analysis. The prescriptive analysis is used to assess the validity, consistency, and constitutional conformity of the provision, as well as to provide recommendations for its reformulation. The findings indicate that substantively, the provision reflects a reformist orientation of criminal law by redefining the death penalty as a conditional sanction that may be reconsidered on humanitarian grounds. However, constitutionally, the provision raises significant issues because it introduces a new form of presidential authority beyond the four powers explicitly regulated in Article 14 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (pardon, amnesty, abolition, and rehabilitation). Through prescriptive analysis, the study recommends a reformulation of Article 100 paragraph (4) to explicitly categorize it under the presidential pardon authority in line with the Constitution. In addition, a multilayered assessment mechanism should be introduced, involving correctional institutions, probation offices, an independent team, the Supreme Court, and ultimately the President. Such reformulation is expected to ensure transparency, accountability, and legal certainty, while aligning with the modern penal policy objective of resocialization.

References

Adam Ilyas. (2024). Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.

Anggraini, R. M., Maksum, M., & Dewi, A. P. (2024). Perspektif Ham Dan Maqashid Syari’ah Dalam Meninjau Kebijakan Hukuman Mati Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. El-Dusturie, 3(2), 164–182.

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 80–95.

Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sasi, 26(4), 571–581.

Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1).

Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 45–58.

Aritonang, D. R., & Elvandari, S. (2024). Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2(1), 1–15.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33–54.

Chazawi, A. (2011). Pelajaran Hukum Pidana 3.

Cherry, K. B. (2021). Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Lex Crimen, 10(2).

Dewanto, D. R., & Susanti, R. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitabundang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Wijayakusuma Law Review, 5(1), 64–70.

Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), 6(1), 104–114.

Fitriani, F. (2023). Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(8), 3016–3024.

Hardjanti, D. K. (2022). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diversi: Jurnal Hukum, 8(2), 380–405.

Hatta, M. (2008). Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Galangpress Group.

Huda, N. (2024). Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Sinar Grafika.

Iswanto, H., & Jeumpa, I. K. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar. Dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana, 2(1).

Jonaedi Efendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Prenada Media.

Mahmud, A. (2021). Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 456–471.

Mandala, M. M. (2021). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Officium Notarium, 1(2), 317–326.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum.

Rannie, M. (2020). Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Simbur Cahaya, 98–117.

P. I. N. I. C. L. A. W., & Kapojos, F. X. A. D. E. (2021). Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). Penerbit Widina.

Sharon, G. (2020). Teori Wewenang Dalam Perizinan. Jurnal Justiciabelen, 3(1), 50–63.

Sinaga, D. (2020). Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. Jurnal Hukum De’rechtsstaat, 6(2), 99–111.

Sukinto, I. Y. W. (2022). Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Sinar Grafika.

Syuhada, O. (2020). Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Journal Presumption Of Law, 2(2), 1–23.

Tobing, S. A. S. L. (2023). Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Pengedar Narkotika. Jurnal Global Ilmiah, 1(2), 101–107.

Tokoh, A. G., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Wewenang Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing:(Studi Kasus Pemberian Grasi Oleh Presiden Ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; Dalam Kasus Penyelundupan Ganja Dari Australia). Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(2), 279–294.

Wijaya, R. K. (2023). Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Pidana Mati Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. Rio Law Jurnal, 2(2), 33–42.

Yogi Natanael Christanto. (2023). Quasi Abolisionisme Dan Transformasi Hukum: Implikasi Implementasi Uu No. 1 Tahun 2023. Penerbit Adab.