Transformation Of Local Wisdom Values In Management Of Village Funds (Study In Villages In Kupang Tengah District)

Yohanes Demu; Siprianus G. Tefa

doi:10.55227/ijhess.v2i6.561

Authors

Yohanes Demu Faculty of Economics and Business, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Siprianus G. Tefa Faculty of Economics and Business, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.561

Keywords:

Village Funds, Local Wisdom

Abstract

Normative management of village funds in Permendagri Number 20 of 2018 hints at community participation at every stage so that the community becomes the planner as well as implementer and financial supervisor in the village. The Development Village Index (IDM) value is an indicator of successful development and increased welfare of village communities. The purpose of this study was to see the local wisdom implemented in Baumata Timur Village and Mata Air Village in managing Village Funds. This research is a qualitative descriptive research with a case study approach. Sources of data in this study are primary data obtained through observation and interviews as well as secondary data obtained through documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the value of local wisdom in East Baumata Village in managing village funds can be seen when planning the use of village funds through the "ume naek/ume koo" forum which is held in each hamlet. Meanwhile, the value of local wisdom in Mata Air Village in the management of village funds can be seen when planning the use of village funds through children and youth meetings, disability meetings, luggage meetings and quality village meetings.

References

Atmadja A.T, Saputra K.A.K, 2017, Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1

Baura, J., Jantje, M., & Tulusan, F. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana ( ADD ) ( Suatu Studi di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat ). 1–9

Conyers D, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Darmada,Atmadja,Sinarwati ,2016, Kearifan Lokal Pade Gelahang Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 7, Nomor 1, April 2016, Hlm. 51-60

Gobyah, I Ketut. 2003. Berpijak pada Kearifan Lokal. Balipost, Rabu Umanis, 17 September 2003. Irmawati , 2017, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Jeneponto

Mahayani M.D ,Sulindawati N.L.G.E, Herawati N.T.H, (2017) Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, Dan Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Program S1 Tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir Dibidang Perpajakan, ejournal.undiksha.ac.id , Vol. 7 No. 1

Nisak, C., Prasetyono dan Kurniawan. (2013). Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan Fraud pada SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. JAFFA,

Purbasari H, Wardana B.W, Pangestu I, 2018, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo), The 7 th University Research Colloqium, Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta

Putri Laksmi1 dan Sujana, (2019), Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, ISSN: 2302-8556 E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.Maret

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 100.

Sartini, Ni Wayan. 2009. “Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, Dan Paribasa)”. Jurnal Logat, Vol. 5, No. 1

Sumarto,H.S 2004, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Syafrudin,A “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000),

Utami, K. D., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2017a). Nilai Kearifan Lokal, Moral dan Etika dalam Potensi Whistleblowing Pengelolaan Dana Desa, 1–14.

Utami, K. D., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2017b). Whistleblowing Pengelolaan Dana Desa: Studi Atas Nilai Kearifan Lokal.

Wilar, C. M., Posumah, H., & Sondakh, T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. 1–7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.