The Effect Of Management And Use Of Village Funds And Village Government Accountability And Village Economic Growth In Kupang Tengah District, Kupang Regency

Anthon Simon Yohanis Kerihi; Linda Lomi Ga; Sarina Joyce Margaret Rafael

doi:10.55227/ijhess.v2i6.562

Authors

Anthon Simon Yohanis Kerihi Faculty of Economics and Business, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Linda Lomi Ga Faculty of Economics and Business, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Sarina Joyce Margaret Rafael Faculty of Economics and Business, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.562

Keywords:

Village Fund Management, Village Fund Utilization, Village Government Accountability, Village Economic Growth

Abstract

Village funds will encourage the implementation of village autonomy, as well as an effort to empower village governments and village communities. the provincial government and district government as facilitators, facilitating village communities to be able to carry out village development. Village funds are a source of village income whose accountability is included in public financial accountability. This study aims to: (1) determine the influence of village fund management on village economic growth in Kupang Tengah District; (2) Knowing the effect of using village funds on village economic growth in Kupang Tengah District, (3) Knowing the effect of village government accountability on village economic growth in Kupang Tengah District, and (4) Knowing the effect of village fund management, village fund utilization and government accountability village on village economic growth in Kupang Tengah District. This study uses a quantitative descriptive approach, with data collection techniques in this study using a questionnaire. The population and sample of this study used a purposive sampling method. This study involved village officials who managed village, sub-district and community fund allocations in the village, with a sample of 32 respondents from 7 villages. SPSS research analysis tool version 25. The results show partially that village fund management influences village economic growth, village fund utilization affects village economic growth, and village government accountability influences village fund growth. Simultaneously, the magnitude of the influence of village fund management, village fund utilization and village government accountability on village economic growth is 66.2%. This means that the management of village funds, the use of village funds, and the accountability of the village government can increase village economic growth in Kupang Tengan District, Kupang Regency.

References

Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa, Pekanbaru: ReD Post Press.

Abdul Halim dan Muhamad Iqbal (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.

Atmadja, Anantawikrama, dan Komang Adi Kurniawan Saputra. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis,Vol. 12, No.1, 7-16.

Arjuna Pinilas, Anderson G. Kumenaung, I. P.R. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(03), 85–96.

Bani Renggo. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partsipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Sektor Publik, Vol. 5, No.1.

Bassirudin, Muhammad. (2014). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Merannti Tahun 2012. Jom FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014.

Erlina, Omar SaktiRambe dan Rasdianto (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Salemba Empat. Jakarta.

Hardianti, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). Katalogis, 5(1), 120–126.

Sulistiyoningtyas, dkk. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Kajian Pengelolaan Keuangan Desa. (2015). www.kpk.go.id) (diakses pada tanggal 29 april 2020 pukul 13.40)

Latan Hengky dan Selva Temalagi. (2012). Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Bandung: Alfabeta.

Lapananda, Y. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Penerbit PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta.

Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), 7(1), 1–18.

Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta.

Moleong Y, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya

Mulyani, Sri. (2017). Buku pintar dana desa. http://www.djpk.kemenkeu.com. (Diakses pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 11.00)

Nur Huljanah. PutriWidari, Susanti. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. E-jurnal 1551-1557, 2019.

Najiati, Sri, dkk. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian pemerintahan. 2006. Jakata. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Puspawijaya, Widodo dan Remon Musikal. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP. Jakarta

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna (2015). Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa), Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Sutrisno, Edy. (2009). Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.

Suharto, Edi. 2015. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

Sonny Sumarsono (2010). Manajemen Keuangan Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umam, Khaerul. (2010). Perilaku Organisasi. Pustaka Setia: Bandung.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Mandat Desa.

Razak,Ludigdo, Sukaharsono, Toyib (2011). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Wistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Vol. 8, No. 2, 1-12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa. Peraturan Presiden Nomor 60 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa